By 
KAMPAR – DPRD Kampar akhirnya menyetujui Rancangan Perubahan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021, Rabu (29/9/2021).
Persetujuan yang disampaikan dalam rapat paripurna tersebut, pada dasarnya seluruh fraksi menerima dan menyetujui Ranperda tersebut untuk menjadi peraturan daerah (perda).
Namun demikian, pada kesempatan tersebut diketahui masing-masing fraksi menyertakan sejumlah saran dan masukan.
Laporan Badan Anggaran (Banggar) disampaikan oleh Harsono tersebut dihadiri oleh seluruh pimpinan DPRD serta Bupati Kampar H Catur Sugeng Susanto.
Adapun besaran pada perubahan APBD Kampar tahun 2021 senilai hampir Rp 2,5 triliun yang terdiri dari pendapatan dan belanja daerah.
Ketua DPRD Kampar Muhammad Faisal, ST mengucapkan syukur dengan selesainya pembahasan atas persetujuan Perubahan APBD Kabupaten Kampar tahun 2021.
“Alhamdulillah tanggal 29 September ini sama-sama sudah selesai kita bahas, karena batas pembahasan hanya sampai tanggal 30 September,” ucap Faisal usai Rapat Paripurna.
Politisi Gerindra ini menyebut pada Perubahan APBD tahun 2021 sudah termaktub beberapa anggaran seperti anggaran-anggaran Irma.
“Seperti yang sudah saya sampaikan dahulu, pertama tentang adanya dana BOS. Sudah jelas peruntukannya, juga ada dana Bankeu dari provinsi sama jelas peruntukannya,” kata Faisal.
Lanjut Faisal, ia bersama rekan anggota DPRD lainnya di Badan Anggaran untuk fokus meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) Kampar.
“Kawan-kawan di Badan Anggaran menyampaikan ada pos-pos untuk peningkatan PAD kita (Kampar). Seperti adanya retribusi yang masih bisa kita gali dan juga anggaran non PLN. Artinya perusahaan-perusahaan yang diluar PLN, nanti bisa kita gali untuk penambahan PAD Kampar,” jelasnya.
“Mudah-mudahan hal ini nanti bisa tercapai pada dinas dan pemda, untuk mencapai peningkatan PAD di Kabupaten Kampar ini,” imbuhnya.
Terkait anggaran Jamkesda, Faisal menyebut DPRD bersama Pemkab Kampar menyepakati dana Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) sebesar Rp 2 milyar.
“Untuk Jamkesda lebih kurang kita sepakati sekitar Rp 2 milyar,” jelasnya.(Fauzi)