By Bengkalis – Bukannya fokus memberikan informasi secara akurat dalam pencegahan Covid 19, Pemerintah Bengkalis malah membuang buang anggaran membuat dua website Covid 19 untuk kabupaten Bengkalis. Dua website tersebut berisikan hal yang sama terkait data update penanganan Corona di Bengkalis.
Ketua PWI Bengkalis Alfis Nardo mengatakan, seharusnya pemerintah daerah tidak perlu membuang buang anggaran sampai harus membuat dua website hanya untuk menyajikan data update Corona Bengkalis. Seharus hanya dengan satu website saja sudah cukup.
“Ini malah mubazir sampai dua website, satu website tim gugus, satu lagi website buatan Diskominfotik Bengkalis. Sementara di daerah lain tim gugus perdaerah kita lihat seperti provinsi hanya memiliki satu website resmi untum update data,” tegas Alfis Nardo.
Dengan dua website masyarakat juga menjadi bingung untuk mempercayai data yang mana akan dipakai sebagai data resmi penanganan Covid pemerintah Bengkalis. Sebagai contoh dua website pemerintah Bengkalis ini memiliki data yang berbeda dalam update terakhir mereka pertanggal 20 Mei.
Website tim gugus yang beralamatkan https://covid19bengkaliskab.com/index.php, data ODP terakhir Bengkalis yang selesai pemantauan sebanyak 6027. Sementara data dari website: https//corona.bengkaliskab.go.id/web/link/data yang dibesut Diskominfotik Bengkalis jumlah ODP selesai pematauan sebanyak 6026 ada selisih satu orang.
Menurut Alfis, dengan dibuatnya dua website dengan fungsi yang sama saja dengan membuang anggaran penangan Covid. Dimana kondisi pandemi saat ini seharusnya yang dilakukan harusnya menghemat anggaran oleh pemerintah.
Untuk pembuatan satu website saja biasanya bisa memakan anggaran sekitaran sepuluh sampai dua puluh juta. Sementara dibuat dua website namun fungsinya sama tentu buang buang anggaran.
“Ini yang namanya mubazir, kalau butuhnya satu kita buat satu, tidak perlu sampai dua seperti ini,” tambahnya.
Ketua PWI Bengkalis juga meminta tim gugus harus selalu update data perkembangan Corona Bengkalis. Sehingga masyarakat yang melihat data tidak bingung.
“Jangan sampai website yang sudah dibuat ini hanya sebatas sebagai pajangan saja,” ungkapnya.
Selain masalah website yang dinilai Mubazir, Ketua PWI juga menyayangkan sikap dari tim gugus percepatan penanganan Covid 19 Bengkalis yang terkesan enggan melibatkan media masa dalam sosialisasi pelaksaanan PSBB di Bengkalis. Padahal aturan melibatkan media masa dalam sosialisasi suda ada diatur dalam Perbup nomor 39 tahun 2020 tetang pelaksanaan PSBB di kabupeten Bengkalis.
“Yang nama media masa ini yang memiliki badan hukum dan ada wartawannya di daerah kabupaten Bengkalis dan bisa dipertangung jawabkan, seharusnya sejak awal dilibatkan dalam kegiatan sosialisasi,” terang Ketua PWI Bengkalis.
Namun sampai saat ini malah media masa yang ada baik cetak maupun elektronik tidak dilibatkan sama sekali. Selama ini media hanya disuguhi pemberitaan, media hanya seolah olah sebagai tempat corong Humas Covid – 19 Bengkalis.
“Kita hanya disuguhkan berita rilis begitu saja, humas yang menyediakan berita kita. Pola tugas wartawan tentu tidak seperti itu, seharusnya ada pemberitaan wartawan diundang lakukan konfrensi pers sehingga angle berita yang disajikan bisa berkembang dan wartawan juga bisa menyampaikan kritik,” tambah Alfis.
Ketua PWI Bengkalis meminta Pemerintah Bengkalis melalui Diskominfotik untuk meninjau kembali Perbup pelaksanaan PSBB tersebut. Dimana pasal melibatkan media masa yang ada betul betul dijalankan.(Mul/tim)