Bengkalis – Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bersama Pemerintah Desa (Pemdes) Bantan Sari, Kecamatan Bantan, Kabupaten Bengkalis, menggelar Musyawarah Desa Pertanggung jawaban (MDPT) untuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Sumber Rezeki tahun 2024. Acara ini berlangsung sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana desa serta usaha desa.
Musyawarah yang digelar di Gedung pertemuan Desa Bantan Sari ini dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat, termasuk perangkat desa, pengurus BUMDes, tokoh masyarakat, serta perwakilan dari dinas terkait. Agenda utama pertemuan ini adalah menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan operasional BUMDes Sumber Rezeki selama tahun 2024.
Ketua BPD Bantan Sari menyampaikan bahwa forum ini menjadi wadah bagi masyarakat untuk mengetahui sejauh mana kinerja BUMDes dalam meningkatkan kesejahteraan warga. “Pertemuan ini penting untuk memastikan bahwa setiap dana yang dikelola oleh BUMDes digunakan secara transparan dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujarnya.
Selain membahas laporan keuangan dan kinerja BUMDes, musyawarah ini juga menyoroti pentingnya ketahanan pangan di desa. Hal ini sejalan dengan Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kepmendes PDTT) Nomor 3 Tahun 2025 yang mengatur tentang penggunaan Dana Desa (DD) untuk mendukung ketahanan pangan dan swasembada pangan.
PJ Kepala Desa Bantan Sari Gunondo menjelaskan bahwa ketahanan pangan menjadi isu strategis yang perlu mendapat perhatian khusus. “Kami berkomitmen untuk mengoptimalkan Dana Desa guna meningkatkan produksi pangan lokal. Salah satu langkah yang akan diambil adalah mendorong pengelolaan lahan desa untuk pertanian berkelanjutan,” jelasnya.
Dalam musyawarah ini, berbagai usulan disampaikan oleh warga terkait program ketahanan pangan, termasuk pengembangan pertanian berbasis teknologi, penyediaan sarana irigasi, serta peningkatan kapasitas petani desa melalui pelatihan. Masyarakat berharap agar program ketahanan pangan ini dapat meningkatkan kemandirian desa dalam mencukupi kebutuhan pangan sendiri.
Sekretaris BUMDes Sumber Rezeki juga memaparkan bahwa salah satu program yang akan dikembangkan adalah diversifikasi usaha pertanian berbasis komoditas unggulan desa. “Kami ingin mengembangkan produk pertanian lokal yang memiliki nilai jual tinggi, sehingga bisa meningkatkan pendapatan masyarakat,” katanya.
Selain itu, Pemdes Bantan Sari juga berencana untuk menggandeng pihak swasta dan pemerintah daerah dalam meningkatkan sektor agribisnis desa. Langkah ini diharapkan dapat membuka peluang pasar yang lebih luas bagi produk-produk pertanian desa.
Musyawarah ini juga menjadi ajang evaluasi terhadap berbagai kendala yang dihadapi BUMDes dalam menjalankan usahanya. Salah satu tantangan utama yang dibahas adalah akses permodalan serta pemasaran hasil usaha desa. Warga berharap pemerintah dapat memberikan pendampingan lebih intensif agar BUMDes bisa berkembang lebih pesat.
Dinas terkait yang hadir dalam musyawarah ini menyatakan siap mendukung program-program yang telah disepakati. Mereka juga akan memberikan bimbingan teknis agar implementasi program ketahanan pangan berjalan efektif dan sesuai dengan regulasi yang ada.
Musyawarah ini ditutup dengan kesepakatan untuk segera menyusun program kerja terkait ketahanan pangan yang akan didanai dari Dana Desa tahun 2025. Pemerintah desa dan BUMDes berjanji untuk terus berinovasi dalam mengembangkan usaha yang dapat memperkuat perekonomian masyarakat setempat.
Dengan adanya sinergi antara pemerintah desa, BUMDes, dan masyarakat, diharapkan Bantan Sari dapat menjadi desa yang mandiri secara ekonomi serta mampu menjaga ketahanan pangannya sendiri. Ke depan, desa ini bertekad menjadi contoh bagi desa-desa lain dalam mengelola Dana Desa untuk kesejahteraan bersama.
Liputan : wintoro