By Jakarta – Anggota DPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo menuturkan potensi perdagangan karbon di Indonesia sangat besar. Tidak hanya sebagai instrumen pengurangan emisi gas rumah kaca, tetapi juga sebagai peluang ekonomi yang dapat mendukung pembangunan berkelanjutan. Melalui pengembangan sistem perdagangan karbon yang transparan dan terstandarisasi, Indonesia dapat mengubah tantangan perubahan iklim menjadi peluang ekonomi, sekaligus memberikan kontribusi nyata dalam upaya global mitigasi perubahan iklim.
“Dengan dukungan regulasi yang tepat dan adopsi teknologi inovatif seperti blockchain, Bursa Karbon Indonesia (IDX Carbon) berpotensi mengintegrasikan pasar lokal ke dalam pasar global. Namun, untuk mengoptimalkan potensi ini, perlu dilakukan penyesuaian regulasi, peningkatan kualitas proyek karbon, dan kolaborasi erat antar pemangku kepentingan,” ujar Bamsoet usai menerima perwakilan INAmikro dan Bright Star Capital Indonesia di Jakarta, Minggu (16/3/25).
Hadir antara lain Perwakilan INAmikro Debbie Sianturi, Rachel Sianipar dan Linda Soemadi, serta perwakilan Bright Star Capital Indonesia Rollyta Manullang.
Ketua MPR RI ke-15 dan Ketua DPR RI ke-20 ini menjelaskan, Indonesia telah mengintegrasikan perdagangan karbon melalui IDX Carbon, bursa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14 Tahun 2023 (POJK 14/2023). Selain itu, Indonesia telah meratifikasi berbagai perjanjian internasional, seperti UNFCCC, Protokol Kyoto, dan Paris Agreemen, serta mengambil langkah progresif dengan mengimplementasikan mekanisme perdagangan karbon.
Berbeda dengan bursa internasional yang memperlakukan unit karbon sebagai komoditas, IDX Carbon mengklasifikasikan unit karbon sebagai efek. Pendekatan ini memungkinkan perdagangan derivatif, sehingga menawarkan fleksibilitas lebih bagi pelaku pasar dalam mengelola aset karbon.
“Sejak peluncurannya, IDX Carbon telah menunjukkan pertumbuhan signifikan. Hingga Januari 2025, total volume perdagangan mencapai sekitar 1,13 juta ton CO₂ ekuivalen dengan nilai transaksi mencapai Rp 58,86 miliar. Jumlah partisipan juga meningkat dari 16 pada awal peluncuran menjadi 104 pengguna jasa,” kata Bamsoet.
Ketua Komisi III DPR RI ke-7 dan Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia menambahkan, Indonesia dengan luas hutan lebih dari 130 juta hektar, memiliki potensi besar dalam menghasilkan kredit karbon. Presiden Prabowo Subianto sendiri telah berencana untuk meluncurkan dana ekonomi hijau dengan menjual kredit emisi karbon dari proyek-proyek seperti pelestarian hutan hujan, reforestasi, serta rehabilitasi lahan gambut dan mangrove, dengan target USD 65 miliar hingga tahun 2028.
“Perdagangan karbon menawarkan peluang ekonomi yang signifikan bagi Indonesia. Misalnya, dengan mengikuti jejak Uni Eropa melalui sistem Perdagangan Karbon Uni Eropa (EU ETS), Indonesia dapat memberikan dorongan bagi investasi hijau dan teknologi ramah lingkungan. EU ETS telah menghasilkan keuntungan yang totalnya mencapai 184 miliar Euro, sekaligus mengatur sekitar 11.300 instalasi yang terlibat dalam perdagangan karbon,” pungkas Bamsoet. (*)