By Jakarta – Bupati Kampar H.Ahmad Yuzar, S.Sos, MT mengikuti Rapat Koordinasi Penguatan Sinergi Kolaborasi Antara KPK dan Pemerintah Dalam Rangka Pemberantasan Korupsi yang pada kesempatan tersebut di dampingi Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kampar, Zulfan Azmi, Plh. Sekda Kampar, Drs.H.Azwan, M.Si, Kepala Dinas BPKAD, Edwar, Kepala Bappeda, Ardi Mardiansyah, rakor tersebut dilaksanakan di Gedung KPK RI pada Senin (19/5).
Dalam keterangannya setelah mengikuti rakor tersebut, Bupati Kampar mengucapkan terima kasih kepada KPK RI atas inisiatif yang luar biasa dengan diadakannya rakor ini dalam mendorong penguatan sinergi dan kolaborasi antar level pemerintahan demi pemberantasan korupsi yang lebih efektif dan sistematis.
“Kami dari Kabupaten Kampar menyambut baik dan sangat mendukung penuh agenda pemberantasan korupsi yang dilakukan secara terintegrasi.kami menyadari bahwa tanpa kolaborasi yang kuat,upaya kita untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel akan sulit tercapai” ujar Ahmad Yuzar.
Ditambahkan Bupati Kampar, kedepan, kami akan terus melakukan langkah-langkah strategis seperti mendorong percepatan digitalisasi sistem pemerintahan agar lebih transparan dan minim celah penyimpangan, melakukan pembenahan manajemen ASN berbasis merit system dan bebas dari konflik kepentingan, meningkatkan kapasitas aparatur melalui pelatihan integritas dan antikorupsi, mengoptimalkan inspektorat daerah sebagai garda terdepan pengawasan internal.
“Kami percaya, keberhasilan pemberantasan korupsi tidak cukup hanya dengan niat baik, tetapi harus dibarengi dengan sistem yang kuat, pengawasan yang tegas, serta komitmen kolektif dari semua unsur pemerintah, legislatif, aparat penegak hukum, dan tentunya masyarakat”tegasnya.
Ahmad Yuzar juga mengatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Kampar siap untuk terus bersinergi, terbuka untuk dievaluasi, dan berkomitmen menjadi bagian dari solusi dalam membangun Indonesia yang bebas dari korupsi. Semoga pertemuan hari ini memperkuat semangat kita dalam melangkah bersama menuju tata kelola pemerintahan yang bersih, profesional, dan terpercaya.(Prot-dokpim)