By Papua – Dugaan Tindakan Pidana Korupsi dalam Pemberian Fasilitas Kredit Modal kerja Kontruksi (KMK-KONSTRUKSI) kepada debitur senilai Rp.188.000.000.000,-(Seratus Delapan Puluh Delapan Milyar Rupiah) oleh PT.Bank Pembangunan Daerah Papua kantor cabang Enarotali pada Tahun 2016 dan Tahun 2017.
Telah dilaksanakan seremonial penyerahan laporan hasil pemeriksaan investigatif dalam rangka penghitungan kerugian negara atas pemberian fasilitas kredit modal kerja kontruksi (KMK-KONSTRUKSI) oleh PT.Bank Pembangunan daerah papua kantor cabang enarotali pada tahun 2016 dan tahun 2017,yang diserahkan oleh HASBY ASHIDIQI selaku kepala auditorat investigasi kekayaan negara/daerah yang dipisahkan pada badan pemeriksaan Keuangan RI,Kepala Kejaksaan Tinggi Papua WITONO,S.H.M.Hm,dihadiri Tim auditor BPK RI dan para Asisten pada Kejaksaan Tinggi Papua beserta para Kasi pada Bidang Tindak Pidana Khusus Dan Tim Penyidik Perkara tersebut. senen (31/07/2023) pada pukul 13.00 WIT s/d selesai.
Bahwa BPK RI telah melakukan penghitungan kerugian keuangan negara atas pemberian fasilitas kredit modal kerja kontruksi (KMK-KONSTRUKSI) oleh PT. Bank Pembangunan daerah Papua kantor cabang enarotali pada tahun 2016 dan tahun 2017 dengan jumlah kerugian keuangan negara sebesar Rp.120. 617.837.322,00 (Seratus Dua Puluh Milyar Enam Ratus Tujuh Belas juta Delapan Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Dua Rupiah).
Karena telah diperoleh hasil perhitungan kerugian keuangan negara berdasarkan LHP BPK RI NOMOR NOMOR : 36/LHP/XXI/07/2023 tanggal 18 Juli 2023 dan Penyidik telah mengumpulkan 2 alat bukti permulaan yang cukup yaitu alat bukti keterangan saksi – saksi, alat bukti surat dan dokumen – dokumen terkait sehingga membuat terang tindak pidana sehingga dalam waktu yang tidak lama Penyidik akan menetapkan tersangka dalam perkara ini untuk selanjutnya dapat ditingkatkan hingga tahap penuntutan dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap.
Oleh karena itu kami meminta dukungan masyarakat terhadap kami aparat penegak hukum dalam menuntaskan perkara ini,karena kerugian keuangan negara yang sangat besar sehingga merugikan masyarakat dan juga perekonomian di Provinsi Papua.(*Ril*)