By Bangkinang – Bupati Kampar H.Ahmad Yuzar,S.Sos.MT Bersama Wakil Bupati Kampar Dr.Hj.Misharti. S.Ag.,M.Si Memimpin Langsung Rapat Kerja RKPD Tahun 2026 ,Kamis (22/5/2025).
Pada kesempatan tersebut, Bupati menyampaikan apresiasi kepada seluruh perangkat daerah yang telah menyusun dan memaparkan rencana kerja masing-masing, khusus kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Paparan dari Dinas PUPR mencerminkan komitmen kita dalam meningkatkan konektivitas antarwilayah, memperkuat infrastruktur dasar, dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
Saya menekankan agar pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan lebih mengedepankan asas pemerataan dan keberlanjutan. Prioritas diberikan pada infrastruktur pendukung kawasan pertanian, pariwisata, dan wilayah rawan bencana. Perencanaan tata ruang harus mengacu pada prinsip lingkungan berkelanjutan dan sesuai dengan RTRW Kabupaten Kampar.
Sementara itu, untuk Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar, langkah yang harus di ambil adalah peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan. Namun saya juga ingin menekankan. Perluasan cakupan layanan primer, terutama di daerah terpencil, harus dipercepat. Penguatan puskesmas dengan tenaga kesehatan yang memadai dan peralatan yang memadai harus menjadi prioritas. Program pencegahan stunting dan peningkatan gizi masyarakat harus tetap menjadi program unggulan tahun 2026.
Kemudian Bupati melanjutkan, untuk Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga (DIKPORA) harus fokus pada pemerataan kualitas pendidikan dan pengembangan karakter generasi muda. Saya berharap pemerataan sarana prasarana pendidikan, terutama di wilayah pedesaan, menjadi prioritas. Pengembangan kompetensi guru dan digitalisasi pembelajaran terus ditingkatkan. Program kepemudaan dan olahraga harus diarahkan untuk membangun karakter, semangat kebangsaan, dan potensi prestasi generasi muda Kampar.
Saya mengingatkan kepada seluruh kepala OPD, bahwa Rencana Kerja 2026 harus menjawab kebutuhan riil masyarakat, mendukung pencapaian visi dan misi Kabupaten Kampar, serta selaras dengan arah kebijakan pembangunan Provinsi dan Nasional. Gunakan data yang valid, libatkan masyarakat, dan pastikan setiap program memiliki dampak nyata bagi masyarakat.(Prot-dokpim)